DPRD Kabupaten Mesuji Bahas Raperda Pertanggung Jawaban

MESUJI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji menggelar rapat paripurna pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut DPRD Mesuji menyoroti beberapa hal terkait kebijakan Pemerintah Daerah, diantaranya realisasi pendapatan, belanja daerah, ekonomi, dan beberapa dinas tak luput dari hasil evaluasi.

Dari Realisasi Pendapatan Pada tahun 2022 sebesar Rp. 858.673.942.804,18 (94,49%) hal ini menunjukan kurang tepatnya penganggaran dalam mengasumsikan Pendapatan daerah Baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Lain Lain yang sah, Untuk Pendapatan Asli Daerah Walaupun Disektor Pajak Melebihi Target yaitu mencapai 107,76 % tetapi pendapatan di Sektor Retrebusi sangat Minim sekali Realisasinya dari Target Rp. 6.534.3640.00,00 dengan Realisasi Rp. 2.085.916.849,00 atau hanya sebesar 31,92 %, Retrebusi tersebut yaitu Retrebusi Jasa Umum Realisasi sebesar 87,41 %, Retrebusi Jasa Usaha Realisasi Sebesar 30,33% dan Retrebusi Perizinan Tertentu Realisasi sebesar 6,00%, Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mesuji Rapat Dengar Pendapat dengan Beberapa OPD, Maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mesuji Merekomendasikan sebagai Berikut :
Untuk Retrebusi Pelayanan Kesehatan agar lebih ditingkatkan Pelayanan Kesehatan, karena dilihat dari Jumlah Masyarakat yang sakit, masih banyak masyarakat mesuji yang berobat di Luar Kabupaten Mesuji.
Untuk Retrebusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, Menurut Hasil Penilaian Kami masih banyak Potensi Potensi yang belum dipungut atau

Realisasi Belanja Pada Tahun 2022 Sebesar Rp. 879.395.034.243,97 dari Target Rp. 975.545.333.867,73 atau 90,14%, DPRD Kabupaten Mesuji Menilai secara Umum antara Realisasi Belanja Daerah dengan Realisasi Belanja tidak Balance. Hal ini menunjukan perencanaan dan penganggaran kurang tepat, artinya silpa yang relatif besar menunjukkan realisasi belanja yang tidak baik, bukan tujuan berhemat demikian juga belanja yang melampaui batas pagu, ditahun Anggaran 2022 kita ketahui bersama bahwa Silpa Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 49.317.796.983,49 maka dari itu dapat kami sampaikan beberapa catatan :

BIDANG PEMERINTAHAN

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut temuan LHP BPK tahun 2022 terdapat kolom kerugian, artinya ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran yang dilakukan Beberapa OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Mesuji yang mengakibatkan kerugian daerah. Terhadap temuan BPK yang sulit ditindak lanjuti diharapkan agar inspektorat Kabupaten Mesuji dapat mencari alternatif upaya penyelesai yang strategis seperti melalui kajian-kajian sehinga temuan BPK tersebut dapat dihapus dari catatan temuan BPK.

Kedudukan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak Produk Hukum Daerah yakni Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Dengan memperhatikan jumlah penduduk Kabupaten Mesuji yang perlu mendapat perlindungan hukum termasuk jumlah Perda dan Perkada di Kabupaten Mesuji dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir, DPRD belum Melihat OUT PUT dibidang Penegakan Perda, sebenarnya banyak potensi peningkatan PAD yang dapat digali dari perda yang sudah ada namun sampai dengan Tahun 2022, DPRD belum melihat proyeksi peningkatan PAD dari perda yang sudah ada, terkait keamanan dan kenyamanan juga belum dirasakan oleh masyarakat, angka kriminalitas masih tinggi di Kabupaten Mesuji. Sesuai dengan peraturan perundang undangan apabila Perda yang sudah disahkan dan tidak dilaksanakan jelas ada sanksiny. Menyoroti jumlah pagu anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja sudah seimbang dengan jumlah personil yang ada meskipun kinerjanya belum optimal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai Pembina Kecamatan dan Desa. Fakta di lapangan masih banyak permasalah ditingkat kecamatan dan Desa, baik secara admistrasi maupun keuangan serta pendataan, masih banyak oknum Kepala Desa yang melanggar paraturan perundang undangan, seperti penganggaran di APBDes untuk Penyertaan Modal Ke Bumdes yang beberapa tahun terakhir ini banyak yang bermasalah, tetapi Masih belum ada tindakan yang serius sehingga banyak terindikasi Bumdes yang fiktif dan seolah olah ada pembiaran. Namun, sangat disayangkan DPMPD tidak melakukan pembinaan dan tidak ada tindakan yang tegas. Selain itu masih minimnya payung hukum ditingkat desa, maka dari itu perlu adanya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan olah DPMPD. Untuk itu, DPRD Mesuji Merekomendasikan :

Agar DPMPD Kabupaten Mesuji Segera untuk Menginventarisir BUMDes yang bermasalah dan secepatnya diselesaikan, sehingga desa dapat menggali PADes dari Sektor BUMDes.
Agar DPMPD segera melakukan Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa yaitu Perdes dan Perkades terhadap Perangkat Desa, karena selama ini desa minim dengan payung hukum, yang mengakibatkan di Postur APBDes antara target dengan realisasi PADes sangat Minim bahkan nol realisasi di akhir tahun.

Bagian Tata Pemerintahan yang Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, juga belum optimal dilihat dari masih banyaknya adminstrasi yang kurang baik dan masih banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kewilayah dan Otonomi Daerah. DPRD Kabupaten Mesuji merekomendasikan agar Bagian Tata Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, melakukan Pelatihan dan Pembinaan terhadap semua sektor sesuai dengan tugas Bagian Tata Pemerintahan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Perpustakaan merupakan simbol peradaban suatu bangsa, karena ia memberikan informasi tentang masa lalu, masa sekarang dan masa mendatang. Bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai sumber referensi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Pemerintah Daerah telah mempunyai fasilitas Perpustakaan Daerah, namun hanya dijadikan sebagai kantor, tidak memanfaatkan fungsi lainnya sebagai wahana sarana belajar masyarakat khususnya pelajar. Persoalannya warga masyarakat kita tidak begitu akrab dengan budaya membaca apalagi soal tulis menulis, bagaimana strategi menumbuhkan minat baca khususnya pada masyarakat Kabupaten Mesuji. Inilah sebenarnya yang harus dirumuskan secara detail dalam program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dengan memperhatikan program minat baca dalam program yang disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terlihat kurang mengarah atau belum bisa menjawab pada upaya menumbuhkan budaya membaca di masyarakat Kabupaten Mesuji. Artinya perlu ada strategi dan inovasi yang kreatif khususnya bagi pustakawan. Ke depan, tantangan yang harus bisa dijawab oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan, antara lain membuat perpustakaan yang berbasis digital atau digitalisasi perpustakaan, membuat jaringan atau link perpustakaan.

DINAS PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, DPRD menilai terkait Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang realisasinya sangat jauh dari target yaitu hanya sebesar 29,23%. Badan Anggaran Melihat terdapat 12 Pasar Kabupaten, tetapi dari 12 pasar tersebut yang sekarang baru bisa dipungut Retrebusinya hanya 3 Pasar Yaitu Pasar Simpang Pematang, Pasar Senen KTM dan Pasar Sido Mulyo. DPRD menilai terdapat Pasar yang berpotensi dilakukan pemungutan retribusi di Tahun 2024 yaitu Pasar Panggung Jaya. Sementara terdapat 8 (delapan) Pasar yang telah direvitalisasi dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan serta APBD Kabupaten Mesuji, lokasi pasar tersebut adalah awalnya pasar desa yang telah dipaksa untuk dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Mesuji, namun bangunan fisiknya tidak sesuai dengan standarisasi pasar kabupaten, dan jumlah los tidak mencapai apa yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, sehingga pasar tersebut belum dapat melakukan pemungutan retribusinya. Desa juga tidak dapat mengelola sumber pendapatan dari pasar tersebut, karena status pasar tersebut milik Pemerintah Kabupaten Mesuji, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), maka Dari itu DPRD Kabupaten Mesuji merekomendasikan agar 8 (delapan) pasar tersebut yaitu Pasar Wira bangun, Pasar Labuhan Mulya, Pasar Adi Luhur, Pasar Panca warna, Pasar Fajar baru, Pasar Muara tenang, Pasar Margo Jadi dan Pasar Tanjung Mas Makmur agar dihibahkan ke desa masing-masing untuk dikelola oleh desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa dari Sektor Pasar, dan dilakukan Pembinaan oleh OPD Teknis

DINAS PERTANIAN
Pada Dinas Pertanian terdapat program kegiatan investasi non permanen berupa dana bergulir ternak sapi. Badan Anggaran merekomendasikan melakukan pendataan ulang/pemutakhiran data terkait ternak sapi bergulir, serta mendokumentasikan secara lengkap dan segera melaporkan hasilnya. Perlu melakukan evaluasi dana bergulir tersebut berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan dalam rangka mengambil langkah-langkah selanjutnya.
Terkait dengan program kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berupa dana bantuan lunak yang diberikan melalui gapoktan, namun hingga sampai saat ini gapoktan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban terkait dana bantuan lunak tersebut. DPRD mengharapkan OPD teknis dapat menginventarisir gapoktan yang bermasalah untuk dapat dibenahi melalui APIP.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pada Dinas BPKAD khususnya Bidang Aset realisasi belanja pegawai tidak sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan aset, Badan anggaran merekomendasikan untuk dilakukan inventarisir dan pemutakhiran data aset barang milik daerah, apabila terdapat aset yang tidak produktif atau tidak layak pakai dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti peremajaan, pelelangan dan pemusnahan aset.
BPKAD segera melakukan rekonsiliasi aset dengan kepala OPD secara periodik dan melakukan penilaian harga perolehan atas aset yang belum memiliki nilai dan memasukannya ke dalam KIB serta Kepala OPD segera melalukan dan menginventarisir barang milik daerah di unit kerjanya dan melakukan kapitalisasi aset tetap kedalam aset induknya.

DINAS PENDIDIKAN
Pada Dinas Pendidikan terdapat permasalahan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, sehingga ini menjadi bahan perhatian bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring dan verifikasi terhadap kesesuaian penggunaan dana BOS. Selain itu, Badan Anggaran menyoroti terkait dengan pajak Bos sebesar Rp 715.716.646,40 baru disetorkan pada tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 238.006.681,11. Sisanya sebesar Rp 477.709.965,29 dibayarkan pada tahun 2023. Hal tersebut dinilai lalai dalam melakukan ketaatan membayar pajak.
Hasil temuan BPK pada Dinas Pendidikan salah satunya pada belanja langgananan koran pada 108 sekolah yang tersebar di 7 kecamatan sebesar 680.572.000,00, diharapkan untuk dikaji ulang dan semestinya dikelola oleh Dinas Pendidikan tanpa melalui Koordinator Pengawas.

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
Dari alokasi APBD 2022 di bidang infrastruktur dan pembangunan dilihat dari realisasi belanja operasi/belanja langsung bidang infrastruktur dan pembangunan berkisar 90-98% belum menunjukkan kinerja yang maksimal, DPRD sangat menaruh perhatian terhadap temuan BPK yang menyoroti dalam sistem perencanaan pengawasan.
Pemerintah Kabupaten Mesuji menganggarkan belanja jasa konsultasi konstruksi pada tahun 2022 sebesar Rp 6.847.022.000,00 dan merealisasikan sebesar Rp 6.181.293.989,00 atau sebesar 90.28%. Sesuai hasil pemeriksaan BPK secara uji petik terdapat permasalaham sebesar 190.777.427.78,00 yaitu :
Personil konsultan pengawasan pada Dinas PUPR tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp 89.750.000,00
Personil konsultan perencanaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perkim tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp 101.027.427,78
Badan Anggaran menyoroti juga terkait dengan kekurangan volume serta ketidaksesuain spesifikasi kontrak serta pengelolaan persediaan barang/jasa pada Dinas PUPR agar segera menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.

BIDANG KESEHATAN
Pada Dinas Kesehatan khususnya bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, melakukan kelalaian dalam hal tidak tertib dalam administrasi surat pertanggungjawaban dalam pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat medis ( ADV )